|

UNDP Nggak Layak Ngantor Di Senayan (BURT Segera Panggil Setjen DPR)

SalehHusin.Com – Tak ada alasan yang membolehkan LSM asing berkantor di gedung DPR. Setelah reses, BURT akan meminta Kesetjenan DPR menjelaskan keberaan UNDPT dan mengusirnya komoleks parlemen.

Menurut anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Saleh Husin; sangat tidak pantas United Nations Development Programme (UNDP) sebagian dari LSM asing berkantor di Gedung DPR di Senayan. Dia, mengingatkan, DPR merupakan lembaga politik yang notabene menjadi wadah penampungan aspirasi masyarakat bukan untuk kepentingan asing. “Sangat aneh kalau DPR yang harusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, justru semarkas dengan LSM asing,” katanya, Kemarin.  Apapun alasannya, Saleh tetap memprotes keberadaan LSM asing di DPR, termasuk kerjasama penguatan institusi DPR dan MPR. UNDP harus berkantor di luar DPR, terlepas dari kerjasama yang telah disepakati.

“Kita tau DPR itu merupakan sumber dari segala informasi yang menyangkut masalah negara. Harusnya, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh negara ini,cukup dalam negeri saja yang tau, bukan orang luar,”ujar Sekretaris Fraksi Hanura.  Karena itu, sambung Saleh, setelah reses berakhir, BURT akan meminta Sekretasi Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan keberadaan UNDP di Gedung DPR. BURT akan mengundang pihak Setjen DPR secara resmi. “jangan sampai kasus wikileaks muncul kembali karena keberadaan LSM asing di kantor DPR,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie juga sudah menumpahkan kekesalannya terhadap keberadaan UNDP di wilayah kerjanya. Padahal selama ini, Marzuki mengaku tidak pernah memberikan izin agar UNDP berkantor di DPR. “Saya akan meminta penjelasan kepada kesetjenan DPR RI untuk menjelaskan kenapa sampai ada UNDP berkantor di DPR. LSM manapun tidak boleh ada di lingkungan DPR RI, apalagi LSM asing,”ujarnya. Hal senada juga di sampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin. Politisi PPP ini meminta kesetjenan DPR segera menjelaskan keberadaan UNDP  di kompleks Senayan. “Saya minta DPR, terutama Setjen untuk menjelaskan UNDP yang berkantor di Kompleks Parlemen ini,tegasnya.

Lukman melihat ada kejanggalan dengan keberadaan UNDP di DPR. Perlu ada pihak yang bertanggung jawab dengan keberadaan LSM asing itu di DPR. ”Kami khawatir keberadaan lembaga tersebut memiliki tujuan lain. Mengingat segala informasi di kompleks Parlemen ini sangat penting dan sebagian ada yang bersifat rahasia. Karenanya ia curiga, ada informasi-informasi yang di incar oleh UNDP,” ujarnya.  Project Manager UNDP untuk DPR Bachtiar mengakui keberadaan lembaganya di gedung DPR, Senayan, sejak tahun 2000.

UNDP menempati salah satu ruangan di lantai 7 Gedung DPR Sekretaris Jenderal DPR. “Ruangan dan segala fasilitas di sini adalah hibah. Setelah proyek UNDP selesai, ruangan beserta isinya akan kami kembalikan ke Sekretaris Jenderal DPR,”kata Bachtiar.

Ternyata, UNDP tidak hanya berkantor di Gedung DPR saja. UNDP juga menempati salah satu ruangan di lantai 3 DPD. Project Manager UNDP untuk DPD Nirmala Many mengatakan, awalnya UNDP hanya memiliki satu kantor di Kompleks Parlemen, yakni di samping Nusantara V. Kantor itu  digunakan untuk proyek DPR dan MPR. “UNDP kemudian menjalankan proyek penguatan DPR dan DPD pada 2004, ketika lembaga DPD baru terbentuk. Baru pada 2007, UNDP untuk proyek DPR dan DPD dipisah. “jelasnya.[RakyatMerdeka 18/4]

Tags: , ,

Leave a Reply

WordPress