|

DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Tunggal Penjaga Pantai

SalehHusin – Pemerintah didesak segera membentuk badan tunggal penjaga pantai dan laut atau Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) sebagai implementasi dari amanat Pasal 352 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pembentukan instansi satu atap itu juga diharapkan memangkas inefisiensi dan mempercepat aktivitas pelayaran di seluruh pelabuhan dan perairan Indonesia.

“Sampai saat ini, enam tahun sejak UU itu disahkan, pemerintah belum juga membentuk sea and coast guard. Padahal keberadaan lembaga ini memangkas rantai birokrasi dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini dikeluhkan perusahaan pelayaran,” kata anggota Komisi V, Saleh Husin saat bertemu DPC Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Padang Sumatera Barat di Ruang Fraksi Hanura DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2013).

INSA merupakan asosiasi pengusaha pemilik perusahaan pelayaran niaga nasional. Saleh juga membeberkan lambannya pembentukan lembaga tunggal ini. Pertama, masih tingginya ego sektoral pada beberapa kementerian dan lembaga negara yang selama ini memiliki otoritas pemeriksaan kapal dan keamanan laut.

“Saat ini pemeriksaan kapal dilakukan antara lain oleh TNI AL, lalu pihak kepolisian khususnya Polair, dan Bea dan Cukai. Selain itu, dilakukan juga oleh Badan Karantina dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan. Mereka ini harus mengikis ego masing-masing,” tegas sekretaris Fraksi Hanura ini.

Kedua, kurangnya evaluasi pemerintah pusat terhadap lambatnya pembentukan sea and coast guard lantaran melibatkan banyak kementerian dan instansi, pembentukan lembaga ini memang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.

“Sayangnya, proses di Menkopolkam pun tersendat. Ketika masalahnya sampai berlarut-larut seperti ini, seharusnya Presiden menegur dan turun tangan karena nama baik di mata dunia internasional dipertaruhkan. Hanya Indonesia yang belum memiliki sea and coast guard ini di antara negara-negara lainnya,” papar Saleh.

Senada, Ketua DPC INSA Padang, Emi Laksana Budi mengatakan, keberadaan INSA akan membuat aktivitas pelayaran makin efisien, lalu lintas logistik cepat dan aman. “Perizinan hanya lewat instansi ini dan kami juga mendapat kejelasan siapa penanggung jawab keselamatan di pelabuhan dan laut, baik bagi kru dan kapal,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan, tumpang tindih kewenangan membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi terus terjadi. Kapal bersandar lebih lama yang berarti biaya operasional membengkak. “Pada banyak kasus, penyebabnya hanyalah soal kewenangan yang tumpang tindih. Kami sebagai pemilik kapal dan warga masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya. (Okezone.com)

Tags:

Leave a Reply

Weboy